(Pelajaran penting dari kegagalan mendekati target pertumbuhan ekonomi RPJMD)
Dr. Iwan Harsono, SE., M.Ec
Dosen Pascasarjana Universitas Mataram
Seberapa jauh Nusa Tenggara Barat gagal mendekati target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2025 (RPJMD NTB 2025–2029 halaman 637), ketika realisasi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif justru berhenti di angka 3,22 persen? Pertanyaan ini relevan diajukan setelah rilis resmi Badan Pusat Statistik pada 5 Februari 2026 menunjukkan bahwa kinerja ekonomi NTB sepanjang 2025 secara kumulatif (cumulative to cumulative/c-to-c) mengalami perlambatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan capaian 2025 yang telah final, fokus kebijakan kini bergeser pada penyesuaian target dan strategi RPJMD tahun-tahun berikutnya agar lebih selaras dengan realitas ekonomi daerah. Rendahnya titik awal pertumbuhan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pencapaian target RPJMD NTB tahun 2026 sebesar 6,83 (RPJMD NTB 2025–2029 halaman 637) persen akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan asumsi awal perencanaan.
Kesenjangan antara target dan realisasi tersebut tidak muncul tanpa sebab. Pemerintah pusat menetapkan target pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 7 persen pada 2025 sebagai bagian dari upaya mendorong akselerasi pertumbuhan nasional. Sementara itu, dalam perencanaan daerah, Pemerintah Provinsi NTB melalui RPJMD dan target sektoral mematok sasaran pertumbuhan di kisaran 6,0 persen, bahkan proyeksi Bank Indonesia memperkirakan potensi hingga 7,2 persen. Namun realisasi menunjukkan jurang yang lebar. Sepanjang 2025, ekonomi NTB hanya tumbuh 3,22 persen, turun tajam dari capaian 2024 yang sebesar 5,30 persen dan jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen.
Lebih jauh, NTB juga tertinggal dari provinsi pembanding di kawasan timur Indonesia. Bali mencatat pertumbuhan sekitar 5,7 persen, sementara Nusa Tenggara Timur tumbuh sekitar 5,14 persen. Fakta ini menegaskan bahwa perlambatan ekonomi NTB bukan sekadar dampak kondisi makro nasional, melainkan mencerminkan persoalan struktural yang lebih spesifik di tingkat daerah.
Membaca Kinerja Tahunan Secara Utuh
Dalam analisis ekonomi regional, indikator pertumbuhan ekonomi kumulatif tahunan (c-to-c) merupakan ukuran yang paling komprehensif karena mencerminkan kinerja seluruh triwulan dalam satu tahun. Data 2025 menunjukkan bahwa NTB mengalami kontraksi pada awal tahun, khususnya pada triwulan I dan II, sebelum kemudian mencatatkan pemulihan pada paruh kedua tahun.
Lonjakan pertumbuhan pada akhir tahun memang memberikan dorongan positif, tetapi tidak cukup kuat untuk menutup pelemahan di awal periode. Kondisi ini penting digarisbawahi agar publik tidak terjebak pada optimisme semu akibat pertumbuhan tinggi pada satu triwulan tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan ditandai oleh konsistensi aktivitas ekonomi sepanjang tahun, bukan oleh lonjakan sesaat.
Ketergantungan pada Sektor Padat Modal
Salah satu penjelasan utama fluktuasi pertumbuhan ekonomi NTB adalah struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor padat modal, terutama pertambangan dan industri pengolahan berbasis hilirisasi, termasuk smelter. Ketika aktivitas sektor ini meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah dapat melonjak tajam. Namun ketika terjadi perlambatan produksi atau penyesuaian kebijakan ekspor, dampaknya langsung menekan kinerja ekonomi NTB secara keseluruhan.
Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor tertentu membuat ekonomi daerah rentan terhadap gejolak eksternal dan kebijakan nasional. Pada saat yang sama, sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja luas, seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata berbasis komunitas, belum sepenuhnya berfungsi sebagai penyangga utama pertumbuhan ekonomi.
Pelajaran dari Provinsi NTT dan Bali
Perbandingan dengan Bali dan Nusa Tenggara Timur memberikan pelajaran penting bagi NTB. Bali mampu menjaga pertumbuhan ekonomi relatif tinggi karena ditopang oleh sektor jasa dan pariwisata bernilai tambah, sementara NTT menunjukkan stabilitas pertumbuhan dengan dukungan sektor pertanian dan belanja pemerintah yang relatif konsisten.
Kedua daerah tersebut memiliki basis permintaan domestik yang lebih kuat, sehingga pertumbuhan ekonominya tidak terlalu bergejolak. Ketertinggalan NTB dari daerah pembanding mengindikasikan perlunya diversifikasi sumber pertumbuhan agar ekonomi daerah tidak terus bergantung pada sektor yang volatil.
Target Tinggi dan Tantangan Perencanaan
Penetapan target pertumbuhan 7 persen oleh pemerintah pusat dan 6,0–7,2 persen oleh daerah dan Bank Indonesia mencerminkan ambisi percepatan pembangunan. Namun target tinggi mensyaratkan fondasi yang kuat, termasuk kesiapan investasi, keterkaitan antarsektor, dan daya sebar pertumbuhan ke ekonomi rakyat.
Kesenjangan antara target dan realisasi 2025 menunjukkan perlunya evaluasi asumsi dasar perencanaan pembangunan daerah. Pertanyaan yang perlu dijawab secara jujur adalah apakah target tersebut disusun berdasarkan proyeksi yang realistis, serta sejauh mana sektor unggulan yang ditetapkan benar-benar mampu menjadi motor pertumbuhan yang inklusif.
Implikasi Fiskal dan Sosial
Perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada ruang fiskal daerah. Pertumbuhan yang rendah membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk memperluas belanja produktif, sementara tekanan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap tinggi.
Jika pertumbuhan ekonomi tidak inklusif, manfaatnya cenderung terkonsentrasi pada sektor tertentu dan tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam jangka menengah, kondisi ini berpotensi menekan daya beli rumah tangga dan memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Catatan Kritis dan Rekomendasi Kebijakan
Capaian pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2025 harus dibaca sebagai peringatan struktural, bukan sekadar koreksi siklus tahunan. Dengan target pusat 7 persen dan target serta proyeksi daerah di kisaran 6,0 persen, realisasi 3,22 persen menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada rapuhnya fondasi pertumbuhan dan lemahnya daya sebar sektor unggulan terhadap ekonomi rakyat. Kondisi ini membuat target pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2026 sebesar 6,83 persen dalam RPJMD berada pada posisi yang semakin sulit dicapai tanpa langkah kebijakan yang bersifat terobosan.
Untuk mendekati target tersebut, Pemerintah Provinsi NTB tidak lagi cukup mengandalkan akselerasi sektoral yang bersifat parsial dan sesaat. Diperlukan setidaknya tiga langkah strategis. Pertama, mempercepat transformasi sektor pertanian dari sekadar penopang sosial menjadi sumber pertumbuhan melalui industrialisasi pertanian, penguatan hilirisasi pangan lokal, dan integrasi petani ke rantai nilai industri dan pariwisata. Kedua, menata ulang strategi pariwisata agar tidak hanya berorientasi pada kunjungan, tetapi pada peningkatan lama tinggal, belanja wisatawan, dan keterkaitan langsung dengan UMKM lokal. Ketiga, memastikan industri pengolahan dan smelter memiliki keterhubungan nyata dengan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pengembangan industri turunan, dan belanja input dari pelaku usaha NTB.
Di sisi fiskal, percepatan realisasi belanja produktif daerah, penyederhanaan perizinan investasi, serta penguatan kemitraan investasi swasta–daerah menjadi prasyarat mutlak. Tanpa koreksi kebijakan yang berbasis realitas ekonomi dan kapasitas daerah, target pertumbuhan 6,83 persen pada 2026 berisiko kembali menjadi ambisi di atas kertas—jauh dari kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
Penulis:
Dr. Iwan Harsono, SE., M.Ec
Dosen Pascasarjana Universitas Mataram
Leave a Reply